KABAR SIMEULUE – Pemerintah Kabupaten Simeulue tengah menghadapi tantangan serius dalam tata kelola keuangan daerah.
Pada tahun 2024 lalu, tercatat beban utang daerah mencapai lebih dari Rp22,7 miliar.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Bupati Simeulue, Mohammad Nasrun Mikaris, atau yang akrab disapa Monas, sejak awal masa jabatannya.
Namun dalam kurun waktu kurang dari 100 hari menjabat, Monas menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Hingga Mei 2025, sebanyak 93 persen dari total utang daerah telah berhasil dibayar.
Kini, tersisa hanya sekitar Rp1,5 miliar yang direncanakan akan segera dilunasi dalam waktu dekat.
Penjabat Sekretaris Daerah Simeulue, Dodi Juliardi Bas, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan bagian dari komitmen Bupati Monas untuk menata ulang keuangan daerah secara bertanggung jawab, sembari tetap menjalankan program-program pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat.
“Bupati Monas berkomitmen akan terus berjuang membangun Simeulue, meskipun saat ini dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Keterbatasan itu tidak membuat langkahnya berhenti. Justru menjadi pemicu untuk mencari solusi melalui berbagai jalur,” ujar Dodi kepada Kabarsimeulue.com, Rabu (28/05/25).
Dengan kondisi keuangan Kabupaten Simeulue saat ini Pemerintah Daerah harus mencari solusi-solusi lain dengan tidak terlalu berharap dari dana transfer pusat saja.
Salah satu strategi yang ditempuh adalah dengan melakukan pendekatan langsung ke kementerian dan lembaga di tingkat pusat maupun provinsi, guna mencari dukungan tambahan baik dalam bentuk program maupun anggaran.
Dijelaskan Dodi, sejumlah kementerian yang telah ditemui Bupati Monas antara lain:
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek RI), untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses belajar di seluruh wilayah Simeulue, termasuk daerah terpencil.
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dalam rangka penguatan sektor kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu potensi utama Simeulue.
Kementerian Pertanian dan Pangan RI, yang merespons usulan program pertanian dari Simeulue, termasuk pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta dukungan untuk program bajak sawah gratis yang telah diluncurkan di Desa Mutiara, Kecamatan Salang.
“Selain kementerian, pak Bupati Monas juga membangun komunikasi aktif dengan berbagai dinas, lembaga, dan perguruan tinggi di Provinsi Aceh, sebagai bagian dari upaya membangun jejaring kerja sama yang lebih luas untuk mendukung pembangunan daerah,” ungkap Dodi.
Diterangkan Dodi, meski tengah fokus pada pengelolaan keuangan, Bupati Monas dan Wakil Bupati Nusar Amin tetap menjalankan sejumlah program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Beberapa di antaranya adalah:
Menyerap gabah kering hasil panen petani lokal dengan menggandeng Perum Bulog sebagai mitra penyaluran, untuk menjaga stabilitas harga dan pendapatan petani.
Mengolah lahan persawahan secara massal menggunakan teknologi pertanian modern (alsintan), guna meningkatkan efisiensi produksi pertanian.
Memberikan bantuan nutrisi kepada ibu hamil, menyusui, dan balita berisiko stunting, sebagai bagian dari upaya pencegahan masalah gizi kronis sejak dini.
*Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau*
Dodi juga menyebutkan bahwa pemerintahan Monas–Nusar memiliki arah pembangunan jangka menengah melalui penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau sebagai strategi utama dalam memperbaiki kondisi ekonomi Simeulue.
Ekonomi biru diarahkan pada pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, seperti perikanan tangkap dan budidaya laut, yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir.
Ekonomi hijau mencakup pembangunan sektor pertanian, pelestarian hutan, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengurangan emisi karbon, untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Langkah-langkah yang dilakukan saat ini tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan Simeulue. Namun, pendekatan bertahap yang ditempuh pemerintah daerah menunjukkan adanya komitmen dan arah kerja yang jelas.
Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue juga berkomitmen mengenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan meningkatkan potensi pajak dan retribusi yang telah ada serta menciptakan program hilirasasi bahan baku yang sudah tersedia di Kabupaten Simeulue.
Dan diharapkan juga para Investor dapat semakin banyak masuk ke Kabupaten Simeulue agar pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan membuka peluang kerja bagi masyarakat serta pelaksanaan Public-Private Partnership.
Dengan dukungan masyarakat, serta sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, pembangunan Simeulue diyakini akan terus bergerak ke arah yang lebih baik.
“Bupati Monas tidak hanya berupaya menyelesaikan utang, tetapi juga membangun fondasi ekonomi dan sosial agar Simeulue bisa maju secara bertahap dan bermartabat,” tutup Dodi.(Firnalis)
