KABAR SIMEULUE – Wakil Ketua Komisi VI DPR Aceh Ihya Ulumuddin, SP., MH. menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Kabupaten Simeulue menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan STIKES Darusallam Lhokseumawe guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan di daerah tersebut.
Program tersebut ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang berprofesi sebagai bidan dan perawat di seluruh puskesmas maupun rumah sakit di Kabupaten Simeulue. Peningkatan kompetensi ini diharapkan mampu memperkuat mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Dalam rencana kerja sama itu, sekitar 160 ASN tenaga kesehatan akan memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan. Peserta terdiri dari bidan dan Perawat yang masih berijazah Diploma III (DIII) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Sarjana Kebidanan dan Sarjana Keperawatan, serta perawat yang belum memiliki profesi Ners untuk menempuh pendidikan profesi.
Perkuliahan direncanakan dilaksanakan dengan sistem pembelajaran kombinasi, yakni secara daring dan tatap muka, sehingga para tenaga kesehatan tetap dapat menjalankan tugas pelayanan sambil melanjutkan pendidikan.
Ihya Ulumuddin menilai langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Simeulue merupakan kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.
“Kita sangat mendukung rencana kerja sama Pemerintah Simeulue dengan STIKES Darussalam untuk meningkatkan SDM tenaga kesehatan karena hal tersebut merupakan sebuah kemajuan bagi daerah jika kemampuan tenaga medisnya meningkat,” ujar Ihya Ulumuddin.
Menurutnya, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin profesional dan berkualitas.
Menanggapi adanya kendala administrasi yang disebut berkaitan dengan pertimbangan lokasi kampus, Ihya menegaskan bahwa jarak bukanlah persoalan utama. Ia menilai kondisi geografis Simeulue yang merupakan daerah kepulauan memang membuat seluruh perguruan tinggi kesehatan berada di luar wilayah kabupaten.
“Tidak ada universitas kesehatan yang dekat dengan Simeulue. Kabupaten ini memang terpisah dari daratan Aceh dengan jarak lebih dari 150 kilometer. Karena itu, persoalan jarak seharusnya tidak menjadi hambatan untuk meningkatkan kualitas SDM tenaga kesehatan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa selama perguruan tinggi tersebut telah diakui oleh pemerintah dan ijazah yang diterbitkan tercatat secara resmi di pangkalan data pendidikan tinggi, maka tidak ada alasan untuk menghambat peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
“Setiap perguruan tinggi yang diakui oleh negara, terakreditasi serta ijazahnya sah dan tercatat di PDDikti, maka tidak ada alasan untuk tidak mendukung peningkatan SDM tenaga kesehatan,” tegasnya.
Dengan adanya dukungan dari legislatif, diharapkan rencana kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dan STIKES Darussalam Lhokseumawe dapat segera terealisasi sehingga ratusan ASN tenaga kesehatan memiliki kesempatan meningkatkan kualifikasi pendidikan tanpa harus meninggalkan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu sejalan dengan surat edaran Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi nomor 2 tahun 2026 tentang penyesuaian pola kerja dilingkungan kementrian, pendidikan tinggi, sains dan teknologi dan penyesuaian penyelenggaraan kegiatan akademik di perguruan tinggi.
Dimana sejumlah poin dalam surat edaran itu, perguruan tinggi diharuskan melakukan perkuliahan secara daring dan tatap muka untuk mendukung efisiensi keuangan negara. (Redaksi)
